PM, Bireuen—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengisi kuliah umum di Universitas Almuslim Peusangan, Senin (13/1/2014). Di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika setempat, Azwar berbicara tentang bobroknya birokrasi Indonesia di masa lalu.

Azwar memaparkan, sebelum tahun 2002 birokrasi di Indonesia sangat memprihatiankan. “Keputusan hukum tersentral di satu lembaga, yakni Mahkamah Agung (MA). Lalu pelayanan publik terbalik, justru rakyat yang menjadi pelayan pemerintah, kebebasan perpendapat juga dikekang,” sebutnya.

Kemudian soal korupsi, tambah dia, sama sekali tidak tertangani di masa itu. “Di lembaga legislatif hanya ada DPR dan MPR, serta pemilihan kepala daerah hingga presiden tidak dilakukan secara langsung,” lanjut Azwar.

Dikatakannya, kondisi tersebut berbeda jauh dengan birokrasi Indonesia kekinian. “Di bidang hukum, sekarang sudah ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak lagi tertumpuk di MA,” ungkap Menpan-RB.

Untuk pelayaan publik, sebut dia, sekarang ini sudah hampir berada di jalur yang tepat. “Begitu juga kebebasan berpendapat, Indonesia bisa disebut negara paling demokrasi di dunia. Di lembaga legislatif juga sudah ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), selain DPR dan MPR, serta pemilihan kepala daerah hingga presiden dilakukan secara langsung,” papar Azwar.

Namun, tegas dia, di bidang pemberantasan korupsi masih perlu digenjot terus sehingga Indonesia bersih dari perilaku KKN. “Pelaku korupsi yang tertangkap masih sangat sedikit, hanya beritanya yang terus diulang-ulang oleh media,” katanya. “Jadi, butuh dukungan segenap elemen bangsa untuk menghilangkan perilaku KKN yang masih mengakar di negeri ini.”

Sebelumnya, dalam kuliah umum yang digelar di Aula MA Jangka itu, Wakil Rektor Universitas Almuslim Drs Marwan Hamid MPd meminta Menpan-RB Azwar Abubakar memperjuangkan upaya penegerian universitas kebanggaan masyarakat Bireuen itu. “Kami sangat mengharapkan Bapak Menteri untuk meminta Presiden SBY segera mengubah status Universitas Almuslim dari PTS manjadi PTN,” harapnya.

Sebagai putra terbaik Aceh dalam kepemimpinan nasional saat ini, tambah Marwan, Menpan-RB tentu bisa menguatkan lobi ke Pemerintah Pusat guna memuluskan penegerian Universitas Almuslim. “Untuk hal ini, para mahasiwa dan civitas akademika menaruh harapan besar pada Bapak Menteri,” imbuhnya.(PM-01)

Komentar