PM, Jakarta – Provinsi Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp8,357 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.
Secara keseluruhan, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,979 triliun dalam APBN untuk 3 (tiga) provinsi yang memiliki kekhususan, yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.
Angka Rp20.979 triliun itu tertuang dalam Lampiran V Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November 2018 lalu.
Terkait besaran dana Otonomi Khusus itu, dalam lampiran Perpres tersebut dijelaskan bahwa Provinsi Aceh sebesar Rp8,357 triliun,
Provinsi Papua sebesar Rp5,850 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,507 triliun.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 November 2018 seperti dilansir Sekretariat Kabinet, Senin (10/12/2018).
Dana yang dialokasikan untuk ketiga provinsi itu merupakan bagian dari dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa, yang dialokasikan dalam APBN 2019 sebesar Rp 826,772 triliun.
Selain dana Otonomi Khusus bagi ketiga provinsi itu, dalam lampiran Perpres itu juga dicantumkan besaran Dana Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta sebesar Rp1,2 triliun.
Dana Tambahan Infrastuktur
Selain itu juga ada Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus. Namun sayangnya Aceh tidak termasuk provinsi yang mendapat dana tambahan tersebut.
Dana tambahan tersebut dialokasikan khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang keseluruhannya mencapai Rp4,265 triliun.
Adapun rinciannya Papua memperoleh Rp2,824 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,440 triliun.
Belum ada komentar