Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie

Jakarta—Tokoh nasional yang juga politikus senior Akbar Tandjung akhir-akhir menjadi perhatian publik. Namanya yang semula meredup setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kini kembali bersinar.

Akbar tampil sebagai figur seorang politikus yang kritis dan piawai. Ia menggugat rencana elite Partai Golkar yang ingin menggelar rapat pimpinan nasional (rampinas) untuk penetapan calon presiden (capres). Akbar melihat gelagat rapimnas yang dipercepat hanya untuk menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres Partai Golkar 2014.

Ia tidak menentang Ical sebagai capres hanya mekanismenya yang dipersoalkan. Akbar yang kini Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar mengatakan, percepatan rapimnas Juli 2012 (sebelumnya Oktober) bukan untuk menetapkan capres.

“Jika ingin mempercepat, agenda utamanya adalah membahas mekanisme penetapan capres. Mekanisme penetapan capres harus disepakati dahulu, bukan sebaliknya langsung menetapkan capres,” tandasnya, di Jakarta, Sabtu (21/4).

Kata Akbar, jika rapimnas menetapkan capres maka publik akan menilai Golkar tidak demokratis. “Mekanisme rekrutmen capres mesti melibatkan semua stake holder di lingkungan Golkar dan melibatkan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, bukan hanya DPD I (provinsi) saja,” kata dia.

Akbar ingin penentuan capres dilakukan demokratis dan melalui mekanisme yang sesuai aturan. Yaitu, memberikan peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan. “Di Golkar, calon yang mumpuni cukup banyak,” ungkapnya.

Dia memang tidak menyebutkan nama-namanya. Namun, sebelumnya nama-nama muncul dan layak untuk dicalonkan sebagai capres Golkar, antara lain, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Sri Sultan Hamangkubuwono. Di luar Golkar, nama-nama yang muncul diprediksi sebagai capres adalah Megawati Soekarnoputri, Ani Yudhoyono, dan Prabowo Subianto.

Di Golkar, nama JK selalu muncul dan memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan yang ada. Bahkan, nama JK beberapa kali dijagokan kader-kader PPP untuk capres mendatang.

Atas alasan itu, mungkin Akbar melihat Partai Golkar selayaknya menjalankan mekanisme rekrutmen calon pemimpin seperti biasanya. Misalnya, calon kepala daerah, melalui tahapan penjaringan, pendaftaran, dan juga dilengkapi dengan survei tentang tingkat popularitas atau keterpilihan calon.

Protes Akbar cukup beralasan. Sebab, mekanisme Partai Golkar yang telah terbangun paca reformasi harus tetap berjalan. Sistem penjaringan calon pemimpin telah berhasil membawa citra positif bagi Golkar di mata masyarakat. Partai bergambar pohon beringin telah memperlihatkan sebagai partai yang menjunjung demokrasi. Namun, upaya Akbar agar Golkar melalui mekanisme pencaringan capres tampaknya akan sulit. Pendukung Ical akan tetap ngotot mengusung salah satu orang terkaya di Indonesia itu sebagai Capres Golkar 2014.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, misalnya, mengatakan bahwa partainya tetap solid mendukung Ical di Pilpres 2014. Fadel menampik pendapat yang menyebut Ical tidak layak maju dalam pilpres. “Kami enggak bimbang. Kami tetap satu dukung Ical,” ujarnya.

Kader Golkar lain pendukung Ical, Setya Novanto mengatakan pelaksanaan rapimnas merupakan desakan dari kader daerah bukan atas kemauan Ical. Dia mengklaim rapimnas dan menetapkan Ical sebagai capres didukung 80% DPD I.

Tetapi, lain lagi dengan kader Golkar Zainal Bintang. Dia menilai JK bisa menjegal Ical sebagai capres dari Golkar untuk 2014 asalkan hasil survei dibuka secara transparan. Partai Golkar agar menilai kandidat capres secara objektif dari tokoh-tokoh internal, sehingga dukungan itu tidak dikerucutkan hanya kepada Ical saja.

Melihat kontroversi itu, keinginan Akbar agar Golkar dilakukan mekanisme penjaringan lebih realistis. Jika dilakukan, maka tidak mustahil Golkar akan kembali mendapatkan simpati masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang sekarang ini menempatkan Golkar berada diposisi kedua menjadi anjlok lantaran beringin tak demokratis lagi.

Partai Golkar tetap eksis pasca reformasi 1998 berkat peran dominan Akbar. Padahal, awal reformasi merupakan masa-masa yang sulit bagi Golkar. Masyarakat menuntut Golkar mempertanggungjawabkan atas dosa-dosa di masa Orde Baru. Desakan agar Golkar dibubarkan saat itu sangat kuat. Namun, Akbar tampil sebagai Ketua Umum Golkar.

Sementara itu, Aburizal Bakrie mengajak Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla bicara mengenai penetapan calon presiden Partai Golkar. Akbar berharap pertemuan dapat dimanfaatkan untuk rekonsiliasi elite Golkar pasca pro kontra percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus).

“Harapan kita dengan pertemuan, diskusi itu kita bisa mencari titik temu. Supaya kalau ada di antara kita yang ingin bicara sesuatu itu bisa sama-sama didengar dan diselesaikan,” kata Akbar, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kepada¬†detikcom, Sabtu (21/4) malam.

Sebelumnya Akbar menyebut percepatan Rapimnasus untuk menetapkan capres Golkar harus dibicarakan terlebih dulu dengan Dewan Pertimbangan. Selain itu mekanisme penentuan calon harus lebih dulu diputuskan.

Akbar keberatan DPP menyetujui usulan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang meminta percepatan Rapimnasus dari bulan Oktober menjadi Juli. Alasannya, pengurus pusat dan daerah harus lebih dulu mengetahui mekanisme penetapan capres melalui Rapimnasus.

Belum diketahui kapan pertemuan antar elite Golkar dilakukan. Namun DPP rencananya menggelar rapat pleno pada 27 April di kantor Golkar, Slipi, Jakarta Barat, khusus membahas pelaksanaan Rapimnasus di Bogor.

“Jadi kalau ada masalah bisa dibicarakan di situ. Dengan bertemu, Wantim bisa memberikan saran ke DPP. Itu harapan kami di Wantim, saya tunggu saja. Komunikasi stakeholder partai jadi lancar untuk kepentingan Golkar,” sebut Akbar.

Masih menurut Akbar, ia menyambut baik ajakan Aburizal Bakrie untuk bertemu membahas penetapan calon presiden. Pertemuan ini terkait dengan protes sejumlah elite Golkar atas percepatan Rapimnasus yang akan dilaksanakan Juli 2012. “Kalau memang mau diajak ketemu itu bagus, jadi ada komunikasi. Saya tunggu undangan pertemuan itu karena prinsipnya kita ingin ada komunikasi,” kata Akbar.

Dalam pertemuan nanti, Akbar ingin memberikan saran kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai pelaksanaan Rapimnasus yang dipercepat dari jadwal semula bulan Oktober. “Dengan bertemu, Wantim bisa memberikan saran ke DPP. Itu harapan kami di Wantim, saya tunggu saja. Komunikasi stakeholder partai jadi lancar untuk kepentingan Golkar,” ujarnya.

Ajakan Ical untuk bertemu dengan Akbar dan tokoh senior Golkar lainnya seperti Jusuf Kalla disampaikan Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin, Jumat (20/4). Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan rencana percepatan Rapimnasus.

Sebelumnya Akbar mengaku kecewa karena tidak diajak bicara oleh Ical mengenai pencapresan. “Saya enggak pernah diberitahukan, saya cuma dengar Rapimnasus untuk mempercepat penetapan capres dari media. Saya Ketua Wantim tidak pernah diinformasikan apa-apa,” kata Akbar kepada detikcom, Kamis (19/4).

Akbar mengatakan mestinya Ical dan pengurus DPP lebih dulu meminta saran atas adanya usulan 27 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar agar Rapimnasus dipercepat. “Seharusnya semua kebijakan strategis lebih dulu dimintakan pertimbangan ke Wantim, minta saran. Saya ini jadi enggak tahu apa-apa karena belum ada yang ajak bicara,” ujarnya.

Belum diketahui tanggal pertemuan antara elite Golkar, namun pengurus DPP akan menggelar rapat pleno pada 27 April di kantor Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Rapat ini khusus membahas pelaksanaan Rapimnasus di Bogor, Jawa Barat.[inc/dtn/*]

Komentar