Aceh Terima Rp39 Triliun Dana Desa dalam 8 Tahun Terakhir

Aceh Terima Rp39 Triliun Dana Desa dalam 8 Tahun Terakhir
Ilustrasi.

PM, Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DMPG) Aceh menyebut Aceh sudah menerima alokasi dana desa sebanyak Rp39,1 triliun selama 2015-2023 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Secara umum ada perubahan, ada pencapaian yang menggembirakan, misalnya dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli, Rabu lalu (15/2/2023).

Pada 2023, Aceh mendapat alokasi dana desa sebanyak Rp4,7 triliun untuk disalurkan kepada 6.945 gampong atau desa di 23 kabupaten/kota. Sementara sejak 2015-2012, Aceh sudah mendapat kucuran dana desa dari Kemenkeu mencapai Rp 34,4 triliun.

Sejauh ini, kata Zulkifli, dari ekonomi tercatat sepanjang 17 juta meter jalan desa yang tersebar di seluruh daerah telah dibangun dengan menggunakan dana desa.

Lalu, pembangunan 58 ribu meter jembatan desa, sekitar 3 ribu unit pasar desa, lebih 6.000 unit BUMDes yang dibentuk serta pembangunan sektor ekonomi lainnya, seperti tambatan perahu, embung, hingga irigasi.

Sedangkan untuk sisi kesehatan dan sosial, pemanfaatan dana desa telah menghasilkan pembangunan sekitar 4 juta meter drainase dan pembangunan ribuan unit sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), polindes, posyandu serta kegiatan lainnya.

Dia berharap aparatur desa terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Apabila dalam tujuh tahun terakhir pemanfaatan dana desa fokus kepada pembangunan infrastruktur, maka ke depan diharapkan dana desa lebih digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Apalagi, ujarnya, Aceh masuk dalam lima besar penerima dana desa tertinggi di Indonesia. Pada 2023, Aceh berada di posisi keempat, setelah Jawa Timur posisi pertama sebanyak Rp7,9 triliun, Jawa Tengah Rp7,8 triliun, Jawa Barat Rp6,1 triliun dan Aceh Rp4,7 triliun.

Dari triliunan rupiah anggaran desa yang telah diterima Aceh, menurut dia, seharusnya kemiskinan di daerah Serambi Mekkah itu lebih rendah daripada sekarang, yang mencapai 14,75 persen atau ada 818 ribu orang Aceh masih miskin.

“Saya yakni kalau dana desa bisa berfungsi dengan baik, kita bisa turunkan angka kemiskinan ini,” ujarnya pula. [*]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

1000597939
Pj Gubernur Aceh Bustami, didampingi Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, meninjau lokasi persiapan untuk venue cabor paralayang PON XXI, di Bukit Dirgantara, Desa Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, Jumat, (7/6/2024). [Foto: Istimewa]

Pj Gubernur Tinjau Progres Persiapan Tiga Venue PON di Aceh Besar

Ilustrasi Sekretaris KIP Aceh oleh Nurhadi Pikiran Merdeka
Ilustrasi Sekretaris KIP Aceh oleh Nurhadi Pikiran Merdeka

Mosi tak Parcaya untuk Darmansyah

WhatsApp Image 2024 11 07 at 12.48.39
Bunda PAUD Aceh, Hj. Safriati,S.Si, M.Si mengukuhkan Bunda PAUD dan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis 7/11/2024. Mereka yang dikukuhkan adalah Nurmaziah sebagai Bunda PAUD dan Ketua Forikan Aceh Barat, Hj. Ubiet Junita Sari sebagai Bunda PAUD, Fitriani sebagai Bunda PAUD dan Ketua Forikan Aceh Tenggara, dan Hj. Supriyati Jata, Bunda PAUD dan Forikan Kabupaten Gayo Lues Foto: Biro Adpim

Bunda PAUD Aceh Kukuhkan Bunda PAUD dan Ketua Forikan, Dorong Pencegahan Stunting Melalui Konsumsi Ikan