Bursa pemilihan Gubernur Aceh menjadi pertarungan mantan petinggi GAM. Dari enam pasangan calon, hanya paket Tarmizi-Machsalmina yang sama-sama berlatar birokrat.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 menjadi ujian terberat dalam melahirkan pemimpin Aceh yang aspiratif, berintegritas, dan konsisten melaksanakan janji-janji saat kampanye. Agar tidak salah pilih pada 15 Februari nanti, perlu menyimak rekam jejak enam pasangan calon Gubernur Aceh itu.
1. TARMIZI- MACHSALMINA
Pencalonan Gubernur Aceh dalam Pilkada 2017 diisi dengan kembalinya Tarmizi Karim. Ia berpasangan dengan Machsalmina Ali. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PAN, Nasdem, PPP, dan PKPI ini mendapat nomor urut satu.
Tarmizi Karim dikenal sebagai sosok “langganan” sebagai penjabat gubernur. Ia tercatat pernah menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (2008), Penjabat Gubernur Aceh (2012) dan Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan (2015-2016). Mantan Bupati Aceh Utara periode 1998-2004 ini sebelum maju bertarung di Pilkada Aceh 2017 menjabat sebagai inspektur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.
Pria kelahiran Aceh Utara, 24 Oktober 1956, ini memang datang dari keluarga separuh birokrat. Mertuanya, Saaduddin Djamal, politikus PPP di zaman orde baru. Saaduddin juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Aceh. Hingga 1995 ia tercatat sebagai anggota MPR utusan golongan.
Sementara ipar Tarmizi, Illiza Saaduddin Djamal adalah Wali Kota Ban
da Aceh 2014-2017. Illiza kini maju lagi dalam Pilkada Banda Aceh. Salah satu partai yang mengusungnya adalah Partai Aceh. Sementara di kancah pemilihan gubernur, Partai Aceh mendukung Muzakir Manaf atau Mualem, calon gubernur yang menjadi lawan Tarmizi.
Saat menjadi Bupati Aceh Utara, Tarmizi pernah diprotes Himpunan Mahasiswa Islam tentang pembangunan Islamic Center. Ketika menjadi Penjabat Gubernur Aceh, ia dituding Walhi mengizinkan sebuah perusahaan membuka kebun dalam Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh Tamiang.
Dari karirnya sebagai birokrat, Dewan Penasihat Taman Iskandar Muda (TIM—pagayuban masyarakat Aceh di Jabotabek) ini pada 2016 mendapat penghargaan sebagai Penjabat Gubernur penyelenggara Pilkada tersukses dari Menteri Dalam Negeri. Ia juga mendapat Satyalencana Karya Satya 30 Tahun pada 2012.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2013 saat menjabat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kementerian Dalam Negeri, harta Tarmizi Rp3,8 miliar. Adapun utang Rp30 juta.
Sementara calon wakil Tarmizi, Teuku Machsalmina Ali, merupakan Sekretaris Partai Golkar Aceh. Pensiunan birokrat kelahiran Aceh Selatan, 22 April 1954, ini terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada 2012. Machsalmina berkarir di Dinas Pertanian Aceh sejak 1979 hingga 1998. Ia kemudian menjabat Bupati Aceh Selatan hingga 2008.
Saat Machsalmina menjadi bupati, Aceh Selatan dimekarkan. Muncul kabupaten baru yakni Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil.
Nama Machsalmina disebut Komnas HAM sebagai salah satu pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait kasus pelanggaran HAM di Jambu Keupok, Aceh Selatan, pada 17 Mei 2003. Data LHKPN, pada 2001 kekayaan Machsalmina mencapai Rp1,5 miliar.
2. ZAKARIA-ALAIDINSYAH
Pasangan nomor urut dua, Zakaria-Alaidinsyah, maju lewat jalur perseorangan. Zakaria yang akrab disapa Apa Karya ini salah seorang pendiri Partai Aceh. Ia menjabat tuha peut partai hingga 2016.
Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka ini pernah menjadi warga negara Swedia setelah melarikan diri ke sana pada 1978. Ia dicekal dan dideportasi imigrasi Malaysia karena diduga memasok senjata dari Thailand ke Aceh pada 2013. Namun Zakaria membantah kabar tersebut.
Beberapa pernyataannya tentang bendera Bintang Bulan sempat mendapat kecaman dari bekas kombatan GAM. Apa Karya juga pernah dilaporkan ke polisi atas dugaan keterlibatan pembunuhan Muhammad bin Zainal Abidin alias Cekgu pada 2012. Apa tak keberatan dengan laporan itu. Pria kelahiran Pidie, 1 Januari 1946, ini malah menantang pelapor bersumpah dengan Alquran mengenai kebenaran tuduhan tersebut.
Saat diadakannya Perjanjian Penghentian Permusuhan atau CoHA (Cessation of Hostilities Agreement) antara RI-GAM pada 9 Desember 2002 di Jenewa, Swiss, Apa Karya masuk ke dalam tim perunding dari pihak GAM. Ia juga menjadi tim pemutus saat penandatanganan MoU Helsinki di Finlandia. Saat Zaini Abdullah menjadi Gubernur Aceh, Apa Karya pernah menjadi ketua tim asistensi gubernur.
Kali ini Apa Karya berpasangan dengan Teuku Alaidinsyah, dosen Arsitektur Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pria kelahiran Aceh Besar, 24 Agustus 1962, ini alumni master di Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang.
Alaidinsyah lebih dikenal sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Aceh. Ia memimpin organisasi itu pada 2010 hingga 2015. Dilanjutkan ke periode kedua hingga 2020.
Ia juga pernah aktif di beberapa organisasi lain seperti AMPI Aceh, Gapensi Aceh, Ikatan Arsitek Indonesia cabang Banda Aceh dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Aceh.
3. PUTEH-MUSTAFA
Pasangan jalur perseorangan lain adalah Abdullah Puteh-Sayed Mustafa. Abdullah Puteh lahir di Idi, Aceh Timur, 4 Juli 1948. Pernah menjadi Gubernur Aceh pada 2000-2004. Namun, pada 2004 ia diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ia divonis bersalah atas kasus korupsi pembelian helikopter senilai Rp12,5 miliar dan divonis 10 tahun penjara pada 2005. Kasus Abdullah Puteh merupakan yang pertama ditangani KPK sejak lembaga antirasuah itu dibentuk. Kasasi Puteh ke Mahkamah Agung ditolak hakim Artidjo Alkostar.
Namun, Puteh mendapat banyak pengurangan hukuman dan bebas bersyarat pada November 2009. Dia sempat ditahan di tiga penjara, LP Sukamiskin Bandung, LP Salemba dan LP Cipinang, Jakarta.
Sebelum menjabat Gubernur Aceh, Puteh pernah menjadi anggota Fraksi Golkar di DPR RI sejak 1979 hingga 1987. Kini, istrinya, Marlinda Irwanti Poernomo, juga tercatat sebagai legislator Golkar di Senayan. Marlinda dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan legislator Golkar yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.
Setelah bebas dari penjara, Puteh menjadi juru kampanye Prabowo Subianto di Aceh pada Pilpres 2014. Ia juga sempat menjadi juru kampanye Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada Pilkada Aceh 2012.
Juli 2016, Abdullah Puteh menggugat Undang Undang Pemerintahan Aceh tentang syarat calon kepala daerah di Aceh tidak pernah dipidana penjara minimal lima tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dan menghapus ayat tersebut sehingga Puteh dapat ikut Pilkada.
Data LHKPN, pada 2002 saat menjabat Gubernur Aceh, total harta Abdullah Puteh mencapai Rp13,0 miliar dan 38,4 ribu US Dollar.
Calon wakil yang digandeng Puteh adalah Sayed Mustafa Usab. Pria kelahiran Nagan Raya, 4 Juli 1962, ini pernah menjadi koordinator GAM Aceh Barat-Selatan pada 1999 hingga 2004.
Pada 23 Februari 2012 ia dilantik menjadi anggota DPR RI Fraksi PAN sebagai PAW menggantikan Azwar Abubakar yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sayed duduk di komisi I yang membidangi pertahanan dan intelijen. Data LHKPN, saat menjadi anggota DPR total harta Sayed Rp1 miliar.
Pemilu 2014, Sayed kembali mencalonkan diri sebagai legislator DPR RI dari PAN. Maju lewat daerah pemilihan Aceh 1, ia tidak terpilih.
Di awal Pilkada Aceh 2017, alumni S2 Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANN Jakarta ini menjadi ketua tim pemenangan Zaini Abdullah-Nasaruddin. Sayed kemudian mundur dan berpasangan dengan Abdullah Puteh.
4. ZAINI-NASARUDDIN
Pasangan independen berikutnya adalah Zaini Abdullah-Nasaruddin. Zaini menjadi Gubernur Aceh periode 2012-2017. Bersama wakilnya Muzakir Manaf, mereka diusung Partai Aceh. Latar belakang politik Zaini adalah GAM. Ia menjadi Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri GAM sejak 1976 hingga 2005.
Pria kelahiran Pidie, 24 April 1942, ini pernah berkarir sebagai dokter di beberapa rumah sakit di Swedia. Juru runding GAM dalam perundingan di Tokyo, Swiss dan Helsinki ini anak tokoh DI/TII Aceh Tengku Abdullah Hanafiah.
Sebelum Zaini menjadi gubernur, abangnya, Hasbi Abdullah lebih dulu menjadi Ketua DPR Aceh pada 2009, sebagai legislator dari Partai Aceh.
Sementara Zaini Abdullah saat menjadi gubernur mengeluarkan peraturan tentang cuti ASI eksklusif bagi pegawai perempuan. Di masanya, ia mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe kepada presiden. Zaini juga meneken Qanun Jinayat tentang hukum pidana bagi pelanggar Syariat Islam.
Namun, Zaini dikritik karena dianggap terlalu sering mengganti kepala dinas di jajaran pemerintahannya. Bersama DPR Aceh, ia mengesahkan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 yang mengurangi luas hutan Aceh dan menghilangkan Kawasan Ekosistem Leuser.
Zaini pernah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Ki Hajar Award dari Kementerian Pendidikan, Adibakti Tani dari Kementerian Pertanian dan Anugerah Tun Perak dari Ketua Menteri Malaka Malaysia.
Untuk calon wakil pada Pilkada 2017, ia memilih Nasaruddin yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Nasaruddin mantan Bupati Aceh Tengah dua periode. Ia juga birokrat yang berkarir dari penyuluh pertanian, kepala dinas pertanian hingga Sekretaris Daerah Aceh Tengah.
Nasaruddin mempunyai dua saudara kandung yang aktif di parlemen. Mereka adalah Iberamsyah, anggota DPR Aceh dari Golkar dan Mukhlis, anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah dari Demokrat.
Ketua Dewan Paripurna Pemuda Panca Marga Aceh Tengah ini tercatat mengetuai beberapa organisasi seperti Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Unsyiah, Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Aceh.
Mantan Ketua Golkar Aceh Tengah ini saat menjadi bupati pernah menginstruksikan pegawai negeri mengenakan peci setiap hari kerja. Ia aktif mempromosikan kopi Gayo ke luar negeri seperti Amerika Serikat dan Eropa. Nasaruddin juga mengusulkan pendirian dry port atau pelabuhan darat untuk memudahkan ekspor kopi Gayo.
Pada 2013, Nasaruddin mencanangkan Aceh Tengah sebagai zona integritas bebas korupsi. Setahun kemudian, kabupaten itu ditunjuk menjadi salah satu daerah pilot project reformasi birokrasi. Tapi, pria kelahiran 17 Juli 1957 ini dikritik dewan karena mengusulkan pembelian Toyota Land Cruiser sebagai mobil dinas bupati.
Data LHKPN, pada 2014 saat menjadi bupati, total harta Nasaruddin Rp3,7 miliar. Kekayaan itu terdiri dari beberapa petak tanah di Aceh dan Medan, peternakan kerbau dan logam mulia.
5. MUZAKIR-KHALID
Adapun calon gubernur nomor urut lima adalah Muzakir Manaf alias Mualem. Berpasangan dengan TA Khalid, keduanya diusung Partai Aceh, PKS, Gerindra, dan PBB. Muzakir yang akrab disapa Mualem ini lahir di Aceh Timur, 3 April 1964.
Sebelum menjadi Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017, Mualem adalah bekas Panglima GAM. Ia pernah dikirim GAM menjalani pelatihan militer di Libya pada 1980. Setelah Aceh damai, ia menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh, organisasi para mantan kombatan GAM.
Sejak 2007, Muzakir aktif secara nyata dalam politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Aceh. Pria yang hobi menembak dan travelling ini juga menjadi Ketua Dewan Penasehat Gerindra Aceh. Adapun Ketua Gerindra Aceh adalah TA Khalid. Mereka masuk dalam kepengurusan Gerindra setelah ditekennya surat keputusan pada 12 Maret 2013 oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Prabowo Subianto.
Sementara wakilnya, Teuku A Khalid, sebelumnya dikenal sebagai Ketua DPR Kota Lhokseumawe sejak 2004-2009. Saat itu, Khalid politisi Partai Bintang Reformasi. Setelah akhir masa menjabat, Khalid sempat mencalonkan diri sebagai kandidat Wali Kota Lhokseumawe.
Pria kelahiran Meunasah Mee, 25 Februari 1970, ini juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Lhokseumawe dan penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe.
Pada 2009, Khalid ditetapkan KIP Aceh sebagai salah satu legislator DPD dengan suara terbanyak. Namun, peluangnya melenggang ke Senayan, kandas. Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Akil Mochtar mengabulkan gugatan calon DPD yang lain terkait jumlah perolehan suara.
Selain politik, TA Khalid juga pengusaha. Ia pernah menjadi Komisaris PT Ilham Media Grafika dan Komisaris PT Ilham Prima Nusantara. Ilham Media Grafika adalah penerbit Harian Aceh Independen yang tutup pada 2009.
Alumni strata dua Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IMMI Jakarta, ini pernah mendapatkan penghargaan pelatihan outbound dan menembak dari Lemdiklat Polri pada 2008. Pelatihan itu pernah dikritik karena tidak ada hubungannya dengan kapasitas Khalid sebagai legislator.
Data LHKPN, ketika menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe, pada 2006 total harta Khalid Rp7,3 miliar. Harta ini berupa tanah, bangunan, beberapa jenis mobil dan harta bergerak lainnya.
6. IRWANDI-NOVA
Calon gubernur nomor urut terakhir adalah Irwandi Yusuf. Ia berpasangan dengan Nova Iriansyah. Keduanya didukung Demokrat, Partai Nasional Aceh, PKB, Partai Damai Aceh, dan PDIP.
Irwandi pernah menjadi Gubernur Aceh pada 2007-2012. Di Pilkada 2012, pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960, ini mencalonkan diri lagi sebagai gubernur jalur perseorangan, tapi kalah.
Alumni Oregon State University, Amerika Serikat, ini sejak 1989 hingga 2007 adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah. Pada 1998 ia menjadi staf khusus komando pusat tentara GAM.
Tahun 2003, Irwandi divonis sembilan tahun penjara dengan tuduhan makar dan menjalani masa tahanan di penjara Keudah. Akhir 2004, Irwandi kabur ke Jakarta, setelah penjara yang dihuninya diterjang tsunami.
Setelah tidak diusung Partai Aceh di Pilkada 2012, Irwandi mendirikan Partai Nasional Aceh atau PNA. Di dalam struktur partai lokal ini, ia duduk sebagai ketua majelis pertimbangan. Sementara istrinya, Darwati A Gani, kini menjadi anggota DPR Aceh dari partai tersebut.
Saat menjabat gubernur, ia mengeluarkan peraturan melarang aliran Milata Abraham di Aceh. Selain itu, Irwandi juga membentuk komisi beasiswa yang membiayai warga Aceh kuliah ke luar negeri. Ia juga meluncurkan program fasilitas kesehatan gratis.
Irwandi juga pernah dilaporkan GeRAK Aceh ke KPK atas tuduhan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh. Irwandi membantah terlibat dan melaporkan aktivis GeRAK ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Irwandi pernah mendapat beberapa penghargaan seperti Ksatria Bhakti Husada dari Menteri Kesehatan, warga kehormatan Raider Kodam Iskandar Muda dan Doctor Honoris Causa dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia.
Data LHKPN pada 2011 saat menjadi Gubernur Aceh, total harta Irwandi Yusuf Rp8,2 miliar dan 23 ribu US Dollar. Harta itu berupa tanah, bangunan, dan mobil.
Sementara wakilnya, Nova Iriansyah, bekas anggota DPR RI dari Partai Demokrat periode 2009-2014. Nova pernah menjadi calon Wakil Gubernur Aceh dalam Pilkada 2012, berpasangan dengan Muhammad Nazar. Mereka didukung Demokrat, PPP dan Partai SIRA.
Alumni magister arsitektur Institut Teknologi Bandung ini merupakan anak Bupati Aceh Tengah periode 1970-1974, Nurdin Sufie. Nova memang putra Gayo. Ia berasal dari Linung Bulen I, sebuah kampung di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Namun, pria jangkung ini lahir di Banda Aceh, 22 November 1963.
Nova lebih dikenal sebagai dosen, usahawan, dan arsitek di Banda Aceh. Ia mengajar di Fakultas Teknik Unsyiah. Nova juga menjadi Komisaris PT Mega Desain Konsultan dan PT Archie Forum Konsultan.
Ketua Demokrat Aceh periode 2015-2020 ini pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah pasangan SBY-Boediono saat Pilpres 2009. Saat itu, Aceh menjadi daerah peraih suara terbanyak untuk pasangan tersebut.
Nova juga aktif di Dewan Pembina Persatuan Konsultan Indonesia dan Dewan Penyantun Ikatan Motor Indonesia (IMI) Aceh.
Pada 2011, sebagai anggota DPR total harta Nova Rp3 miliar dan 33 ribu US Dollar. Harta itu berupa tanah dan bangunan di beberapa tempat seperti Banda Aceh dan Jakarta, mobil, serta harta bergerak lainnya.[]
Belum ada komentar