Minimnya Pemberitaan Media Terhadap Daerah Perbatasan

Minimnya Pemberitaan Media Terhadap Daerah Perbatasan
Minimnya Pemberitaan Media Terhadap Daerah Perbatasan

Banda Aceh – Informasi mengenai pembangunan di kawasan perbatasan maupun pulau terluar di Aceh, masih sangat minim diketahui masyarakat. Hal ini lantaran jangkauan media yang sulit serta kurangnya akses informasi dari pemerintah setempat.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Harian Analisa Banda Aceh, Harun Keuchik Leumiek, dalam workshop jurnalistik bertema ‘Optimalisasi Peran Jurnalis Dalam Pemberitaan Hasil-Hasil Pembangunan Daerah Perbatasan Guna Memperkokoh NKRI’, Selasa (30/1).

Diskusi yang digelar Harian Analisa perwakilan Banda Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI di Gedung PWI Aceh, Selasa (30/1) ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Bendahara PWI Aceh Azhari, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh Adi Warsidi, Khalisuddin (penulis buku ‘Jejak Jokowi di Gayo’), Iranda Novandi dari Harian Analisa, serta Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai pembicara utama.

Dalam sambutannya, Harun menjelaskan bahwa daerah pembangunan perbatasan merupakan visi misi dari Presiden RI Jokowi. “Karena dalam nawacita Jokowi, adalah membangun Indonesia dari pinggiran hingga ke ujung, selain mensejahterakan rakyat,” ujar dia.

“Pembangunan daerah perbatasan sebagai bagian membangun nasionalisme untuk memperkuat NKRI. Ini bukan hanya tugas pemerintah serta stakholder semata, tapi juga peran jurnalis dalam menyebarkan informasi, sebab jurnalis yang bisa membangkitkan optimisme,” tambah Harun.

Sementara itu, Azhari (Bendahara PWI Aceh) yang menjadi narasumber pertama dalam diskusi itu mengatakan, akses jurnalis terhadap kegiatan pemerintah saat ini masih belum optimal.

“Seperti keikutsertaan media dalam Musrenbang masih sangat minim. Ketika dialog di level Bappeda, media juga kurang dilibatkan,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, ada timbal balik antara awak media dengan Bappeda dalam berkomunikasi. Hal itu untuk memudahkan jurnalis dalam mengangkat isu perbatasan dan wilayah terluar.

Fungsi Kontrol Sosial Atau Mengejar Rating?

Ketua AJI Banda Aceh, Adi Warsidi dalam diskusi itu menggarisbawahi peran media dalam pemberitaan daerah perbatasan yang tidak hanya optimalisasi, tapi lebih dari itu.

“Salah satu peran media dalam isu pembangunan, yakni melakukan edukasi kepada warga, karena keterlibatan mereka sangat penting,” kata Adi.

Yang menjadi kendala bagi jurnalis dalam mengangkat isu tersebut, katanya, adalah isu pembangunan yang saat ini belum menjadi daya tarik media, “Masih kurang sekali ‎sosialisasi terhadap proses perencanaan pembangunan, ‎demikian juga informasi dari pemerintah sendiri, serta mahalnya biaya liputan ke kawasan perbatasan atau pulau terluar,” jelasnya.

Minimnya ketertarikan media dalam memberitakan pembangunan wilayah perbatasan, juga diiyakan jurnalis Harian Analisa, Iranda Novandi. Menurutnya, media saat ini lebih tertarik pada isu-isu berbau politik ketimbang mengekspos informasi tentang ekonomi masyarakat serta berita dari daerah pedalaman maupun perbatasan.

“Memang rating media bisa naik dengan memberitakan isu-isu politik. Namun sebaliknya tanpa disadari akan mendatangkan kehancuran. Untuk perlu peran jurnalis bagaimana dalam mengangkat sebuah isu,” ungkapnya.

Bupati Bener Meriah, Ahmadi mengutarakan apresiasinya pada peran media yang turut berperan sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahannya.

“Berlangsungnya enam bulan masa kepemimpinan saya, sangat terbantu dengan adanya peran media, selama ini kami sering meminta masukan dan saran terhadap apa yang pemerintah lakukan,” imbuhnya. []

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait