Ombudsman Minta BSI Gratiskan Biaya Transaksi untuk Nasabah di Aceh

Ombudsman BSI
Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan sejumlah keluhan warga terkait kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) usai diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh | Foto: Istimewa

PM, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan sejumlah keluhan warga terkait kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) usai diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Disebutkan banyak permasalahan yang ditemui di lapangan, salah satunya adalah buruknya pelayanan BSI melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh Aceh.

“Mesin ATM hampir dimana-mana ada yang tidak dapat digunakan, banyak yang rusak,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.

Sejumlah permasalahan tersebut disampaikan Taqwaddin Husin ketika menyambut kedatangan Kepala Regional I BSI Wilayah Aceh, Wisnu Sunandar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kamis, 5 Agustus 2021 kemarin. Ikut hadir dalam kunjungan itu mantan pimpinan BSI Aceh, Nana Hendriana.

Taqwaddin juga menyentil soal beasiswa PIP yang diterima murid-murid sekolah di Aceh. Saat ini, para penerima beasiswa justru harus mencairkan rekeningnya di Medan, Sumatera Utara, dimana biaya transportasi dan akomodasi ke provinsi tetangga jauh lebih besar dibandingkan beasiswa yang diterima. Kendala lain juga dialami oleh kalangan pelaku bisnis yang kesulitan mendapat kredit di BSI.

Pria tersebut meminta BSI Aceh dapat membenahi segala permasalahan tersebut, termasuk menggratiskan biaya transaksi para nasabah di Aceh.

“Saya sarankan kepada Kakanwil BSI, agar meniadakan biaya transfer bagi pemegang rekening BSI Aceh. Ini penting saya sampaikan, karena sangat banyak masyarakat dan pengusaha Aceh yang transaksi jual beli menggunakan BSI dan secara online,” tambah Taqwaddin.

Dia menyebutkan hal itu dapat dilakukan BSI Aceh seperti kebijakan salah satu bank nasional. Taqwaddin berharap bank plat merah berlabel syariah tersebut dapat terus meningkatkan pelayanannya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di Aceh.

Wisnu Sunandar di hadapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengaku akan menyampaikan setiap masukan tersebut kepada pimpinannya di Jakarta, terutama terkait free cash untuk transaksi. “Ini merupakan ide yang sangat bagus, kami akan mempertimbangkannya dan saya akan sampaikan hal ini pada pimpinan kami di Jakarta,” sebut Wisnu.

Wisnu mengakui terdapat beberapa kendala di mesin ATM BSI lantaran masih ada properti bank konvensional yang belum sepenuhnya dikelola. Pihak BSI Aceh juga akan menekan vendor agar mesin ATM tidak kosong.

“Kami akan terus berkordinasi dengan Ombudsman, karena di sini tempatnya masyarakat mengadu. Sehingga nanti akan ada saran dan masukan guna perbaikan layanan,” pungkas Wisnu.[]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

mualem temui dubes timteng bahas investasi
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, foto bersama Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri beserta Duta Besar Timur Tengah untuk Indonesia lainnya, usai melakukan audiensi di Emirati House, Jakarta, Sabtu, (5/7/2025) malam. [Dok. Humas]

Mualem Temui Dubes Timteng: Investasi di Aceh Jangan Cuma Wacana

d70548ed 6466 41b7 ade4 f4bd3c8aa201
Pj. Gubernur Aceh, Bustami, SE. M. Si didampingi Pj. Walikota Sabang, Reza Fahlevi, Pj. Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto dan Kepala SKPA Terkait Rapat Bersama dengan Manajemen BPKS Sabang, di Kantor BPKS Sabang, Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Sabtu (8/6/2024). [Foto: Istimewa]

Pj Gubernur Aceh: Manfaatkan Aset BPKS untuk Bangkitkan Perekonomian Sabang