Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR-RI berkunjung ke lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap di Komplek SDN 12 Desa Seunebok Dalam, Lhoksukon, Jumat (27/4). (CUT ISLAMANDA – PIKIRAN MERDEKA )
Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR-RI berkunjung ke lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap di Komplek SDN 12 Desa Seunebok Dalam, Lhoksukon, Jumat (27/4). (CUT ISLAMANDA – PIKIRAN MERDEKA )

PM, Lhoksukon—Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Teupin Keube, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara sangat layak untuk dijadikan daerah wisata perkemahan. Penilaian itu disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, Raihan Iskandar, Jumat (27/2).

“Mengapa tidak manfaatkan itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan dana Rp70 juta untuk desa dalam program PNPM Mandiri,” katanya di sela-sela kunjungannya ke Lhoksukon.

Dalam resesnya, ia bersama rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan SMP satu atap yang berada di Komplek Sekolah Dasar Negeri 12 Lhoksukon, yang ada di Desa Seunebok Dalam, serta lokasi Bumper Pramuka di Desa Teupin Keube, kecamatan setempat.

Ikut hadir Anggota DPRA Mahyeddin Yusuf, anggota DPRK Aceh Utara Faisal Fahmi, Ketua DPD-PKS Aceh Utara Zulkarnain, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, serta sejumlah anggota lainnya.

Iklan Ucapan Selamat Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA dari ESDM

Kepada Pikiran Merdeka, Raihan Iskandar menyebutkan, sejak tanggal 21 April 2012 lalu, pihaknya sudah lakukan reses ke Langsa, Bireun dan sekarang Aceh Utara. “Di sini, kami ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait lokasi rencana pembangunan SMP satu atap. Rencana pembangunan SMP itu sendiri sudah disetujui Kementrian Pendidikan RI,” jelasnya.

Kepala SDN 12 Fakhrurizal menyampaikan, dalam rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), awalnya direncakan bertempat di Desa Teupin Keube. Namun saat Kementrian Pendidikan RI datang dan meninjau lokasi beberapa waktu lalu, mereka menolak lokasi Teupin Keube karena lahan yang tidak mencukupi.

Pihak Kementrian meminta lahan yang tersedia minimal 6.000 meter dengan catatan siap bangun. Namun lahan yang tersedia di Teupin Keube hanya 2.700 meter dan masih rawa dan sawah, sehingga membutuhkan penimbunan. “Kita berharap Pemerintah Aceh di bawah pimpinan yang baru lebih mengedepankan dunia pendidikan,” harapnya.[cid]

Komentar