PM, Banda Aceh – Tim rombongan Pemerintah Aceh menghadiri rapat koordinasi bersama pejabat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (24/1). Pertemuan itu membahas kesiapan pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Aceh.

Adapun tim Pemerintah Aceh diwakili oleh Sekda Aceh Dermawan, didampingi Pemkab Aceh Besar yakni Bupati Mawardi Ali bersama Sekretaris Daerah. Selain itu, dari rombongan Pemerintah Aceh turut hadir Asisten III Kamaruddin Andalah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Mahyuzar, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pembukaan rapat tersebut, staf Mendagri Prof. Suhajar Suhantoro memaparkan sejarah panjang rencana pendirian IPDN regional. Ia menyebutkan, provinsi Aceh sudah menjadi lokasi prioritas untuk pendirian institut tersebut.

“Kami menyambut baik pilihan Pemerintah Aceh yang akhirnya jatuh pada Kabupaten Aceh Besar, karena salah satu persyaratan utama adalah harus berdekatan dgn universitas pembina, yakni Universitas Syiah Kuala,” kata Suhajar.

Selanjutnya, ia juga mempertegas bahwa pusat IPDN hanya ada 2, yakni di Jatinangor dan jakarta. Sementara untuk lainnya ditetapkan sebagai IPDN regional.

“Setiap praja pada awal tahun akan ditempatkan di kampus pusat, pada tahun berikutnya praja tersebut akan disebar minimal 2 kali ke kampus regional. Jadi, IPDN regional hanya sebagai pembelajaran,” tambah dia.

Untuk agenda terdekat, pihak Kemendagri akan melakukan perbaikan Rencana Strategis IPDN. Hal ini disampaikan oleh Biro Organ Kemendagri. Menurutnya, jika berbagai hasil kajian penempatan IPDN tersebut sudah dianggap layak, perubahan Renstra akan disegerakan.

“Usul itu akan diajukan izinnya ke Kemenpan RB untuk melahirkan Permendagri,” ujarnya.

Untuk tenaga pendidiknya, Biro Kepegawaian Kemendagri dalam kesempatan itu memastikan dukungan penuh pada kampus setempat. “Kita sudah persiapkan pengasuh yang cukup dan siap ditugaskan di kampus ini nantinya,” kata dia.

Penuhi Semua Persyaratan

Sementara itu, saat memaparkan kesiapan pendirian IPDN Aceh, Sekda Aceh Dermawan menyebutkan bahwa bangunan yang akan digunakan sementara adalah gedung Bapelkes Aceh dan BLK Kota Jantho, Aceh Besar.

“Berbagai sarana pendukung lainnya hingga sarana olahraga sudah memenuhi persyaratan kelengkapannya. Sarana komplek perumahan dosen pun tersedia demi kelancaran pembangunan IPDN Aceh,” kata Dermawan di hadapan Staf Mendagri, Prof. Suhajar Suhantoro.

Ia juga menambahkan, fasilitas yang sebelumnya dibangun untuk perhelatan PORA pekan lalu, kini dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaran pendidikan sekolah pamong tersebut.

Selain itu, kata Dermawan, kota Jantho menjadi lokasi yang sangat strategis untuk mendirikan IPDN. “Karena selain dekat dengan kampus pembina (Unsyiah), lokasi ini juga dekat dengan bandar udara,” pungkasnya.

Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali dalam pertemuan itu mengungkapkan besarnya dukungan dari masyarakat pada pendirian IPDN di kota Jantho.

“Tanah seluas lebih kurang 50 Ha juga telah disiapkan untuk dihibahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk kesiapan administrasi pendidikan IPDN Aceh akan kami sediakan,” ujar Mawardi Ali.

Sementara dalam tanggapannya Rektor IPDN Prof. Murtir Jeddawi menjelaskan, secara kajian teknik kelengkapan, penyelenggaraan IPDN Aceh sudah memenuhi persyaratan.

“Tak ada kendala lagi, semua syarat kelengkapan proses pendidikan sudah terpenuhi, perubahan Renstra IPDN pun telah kami siapkan. Kami akan tindaklanjuti serta meminta persetujuan Kemenpan RB untuk pembentukan Struktural baru di IPDN Aceh,” janjinya.

Berdasarkan kajian dari tim IPDN yang telah meninjau ke lokasi beberapa waktu lalu, sambung Murtir, semuanya telah dinyatakan rampung. “Sehingga dukungan dari berbagai universitas di Aceh juga sangat mendukung,” tutur Rektor IPDN Jatinangor itu.

Karenanya, Prof. Suhajar Diantoro selaku staf Menteri Dalam Negeri RI diharapkan segera menelaah hasil kajian yang telah disampaikan oleh pihak IPDN dan hasil pemaparan Pemerintah Aceh.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Sekda Aceh dan Bupati yang telah memenuhi permintaan kami untuk memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung program nasional Kementerian Dalam Negeri dalam proses pendidikan kader-kader pemerintahan,” tandasnya. []

Komentar