*Daerah Tak Mampu Membayar Gaji.
PM, Blangpidie – BLK (Balai Latihan Kerja) dinilai sebagai solusi untuk membantu para pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya. Menurut akademisi Ivandi Akmal, persoalan hari ini bukan hanya soal sempitnya lapangan kerja, namun juga seberapa banyak generasi yang punya keterampilan handal untuk bekerja.
“Di era milenial ini, dimana manusia tidak hanya berpacu atau berkompetisi dengan sesama manusia, namun juga dengan kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” ujarnya.
Selain itu, terbatasnya lapangan kerja yang ada di daerah serta minimnya daya tampung pada instansi pemerintah, menjadikan kehadiran BLK sebagai satu solusi mengatasi pengangguran.
“Indikator sederhana dapat dilihat dari kesedihan para tenaga kontrak yang baru saja dibebaskan (diputuskan) karena ketidakmampuan daerah untuk membiayai gaji mereka,” ungkapnya melalui siaran rilis yang dikirim ke pikiranmerdeka.co, Selasa (17/7).
Tes tenaga kontrak hanyalah instrumen untuk mengukur kemampuan mereka. Namun hakikatnya, pemerintah sebenarnya tidak mampu membayar honor mereka.
“Kondisi ini bila dibiarkan maka dua atau tiga tahun ke depan akan banyak lagi calon generasi penggangguran khususnya di Abdya,” sebut Ivandi.
Ia berharap, program BLK disiapkan dengan matang dan terencana, sehingga menghasilkan generasi yang memiliki keterampilan teruji untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Sehingga mereka yang dilatih dan dibina secara profesional ini akan mandiri dan siap ke luar untuk bekerja, bukan hanya di dalam daerah.
“Jenis pelatihan yang nantinya diberikan harus disesuaikan dengan basis kemampuan para pencari kerja. Sehingga kehadiran BLK tidak terkesan cilet-cilet,” kilahnya.
Selama ini, menurut Ivandi, beban daerah/negara sudah cukup berat. Ini dapat dimaklumi. Namun juga tak dapat dinafikan bahwa negara juga tidak boleh lepas tangan, karena amanah konstitusi telah menjamin kesejahteraan warganya.
“Untuk memberi kesejahteraan dan menyediakan lapangan kerja, hendaknya kepala daerah tidak juga memaksakan kehendak pada satu komoditi pekerjaan saja, atau program selera kepala daerah saja. Namun harus berbasis keahlian para pencari kerja,” tuturnya.
Oleh karena itu, BLK nantinya perlu menyusun rumusan-rumusan program yang berbasis keahlian.
Soal pengangguran di Abdya, Ivandi Akmal menyebutnya dilema. Apalagi diketahui kelas pengganguran yang terus bertambah itu di antaranya kelompok penganguran intelektual, yaitu lulusan para sarjana. Selain itu juga ada penganguran umum yang hanya lulusan pendidikan menengah ke bawah.
“Arus penganguran ini bila tidak dihentikan dengan kebijakan yang tepat maka ini akan menjadi bola panas, dan akan berdampak pada stabilitas politik dan kejahatan,” tutup Ivandi. []
Reporter: Armiya
Belum ada komentar