Menyongsong Pileg 2019




Pemilu Legislatif 2019 sudah di depan mata. Secara serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memulai tahapannya dengan membuka pendaftaran partai politik, 3-16 Oktober 2017. Dilanjutkan penelitian administrasi tingkat kabupaten/kota pada 17 Oktober-15 November 2017, serta verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota pada 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Dari proses tersebut, pada 17 Februari 2018 akan ditetapkan Parpol peserta Pileg 2019.

Proses serupa juga dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Baik partai nasional maupun partai lokal di Aceh, memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri agar lolos sebagai peserta pesta demokrasi lima tahunan itu. Paling tidak, mereka harus melengkapi semua persyaratan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Menghadapi Pileg 2019, sejumlah partai lokal baru kembali lahir di Aceh. Selain Partai Aceh yang memenuhi parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dan PNA yang sudah berganti kepanjangan beserta lambang, kali ini kembali muncul beberapa Parlok lainnya, seperti Partai Gabungan Aceh Mandiri (Partai GRAM) dan sederet partai lokal lama yang sudah berganti wajah.

Fenomena tersebut dibarengi pula dengan kehadiran sejumlah tokoh yang memproklamirkan diri maju sebagai calon legislatif, baik untuk DPRK maupun DPRA. Tanpa malu-malu, seolah rakyat gampang dibohongi, mereka dengan penuh percaya diri mulai berbicara mengenai konsep menyejahterakan rakyat bila dirinya lolos ke parlemen nantinya.

Di media sosial, sejauh ini sudah ramai warga Aceh yang mengkampanyekan diri siap bertaruang di Pileg 2019, baik melalui Parlok maupun Parnas. Sebagian besar dari nama-nama yang muncul itu hanya Bacaleg abal-abal yang tidak memiliki dasar kuat untuk mencalonkan diri.

Hanya beberapa nama yang dianggap layak, walau lemah dari segi kapasitas dan integritas namun memiliki elektabilitas yang memungkinkannya bisa melenggang ke parlemen. Selebihnya hanya mengandalkan kekayaan dan kedekatan dengan elite politik di daerahnya. Jangan tanya soal elektabilitas, memang di luar pertimbangan mereka. Apalagi bicara kapasitas dan integritas, sangat jauh dari kriteria legislator yang diinginkan rakyat.

Sepertinya mereka lupa, rakyat Aceh sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihannya pada Pemilu nanti. Rakyat tidak akan mudah tertipu oleh peforma kandidat, juga tidak mudah terpengaruh oleh uang atau pemberian-pemberian lain yang menjurus kepada suap atau money politic.

Berangkat dari pengalaman Pemilu lalu dan Pilkada yang baru saja berlangsung di Aceh, umumnya warga Aceh yang memiliki hak pilih adalah pemilih yang cerdas. Bahkan, kebanyakannya adalah pemilih kritis yang bisa menilai mana kandidat layak dan mana calon abal-abal.

Karena itu, bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang memadai, lebih baik membuang jauh-jauh keinginannya menjadi wakil rakyat. Sebab, kebanyakan calon pemilih akan menilai kualitas orang yang bisa diandalkan sebagai wakilnya di parlemen.

Kapada bakal Caleg yang berkapasitas pun, kita imbau untuk berhati-hati dalam menebar pesona dan janji-janji muluk. Bisa saja yang dilakukan itu justru menjadi blunder yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadapnya.




Akhirnya, kita hanya bisa berharap, Pemilu 2019 akan melahirkan para legislator Aceh yang handal, baik untuk DPRK dan DPRA maupun DPR-RI.  Paling tidak, para Caleg terpilih nantinya adalah orang-orang yang memiliki komitmen kuat memperjuangkan aspirasi seluruh rakyat Aceh yang diwakilinya.[]

get freebies picture

Reply