Konsekuensi Pelayan Rakyat




Ada pernyataan menarik yang dilontarkan Irwandi Yusuf dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022, Rabu (5/7) lalu. Dalam memimpin Aceh ke depan, ia mengaku bukan sebagai orang yang harus dilayani. Melainkan akan memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Sekilas, pernyataan semacam tersebut hanya kamuflase yang sering meluncur dari bibir pemimpin manapun di negeri ini. Memang, pada hakekatnya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut. Dalam Islam, hal ini dijabarkan dalam banyak ayat dan hadist. Antara lain, Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan masyarakat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” [HR Muslim]

Namun, kenyataan yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya. Tidak saja di kalangan pemerintah daerah, pengambil kebijakan di pusat kekuasaan saja masih terkesan semena-mena terhadap rakyatnya. Begitu banyak kebijakan negara yang membebani rakyat di luar kemampuannya. Contoh paling nyata adalah kenaikan tarif dasar listrik yang terjadi setiap tahun, seperti kenaikan akibat pencabutan subsidi dari pelanggan rumahan 900 VA sejak 1 Juli lalu. Kenaikan ini tentu sangat membebani masyarakat menengah ke bawah. Apalagi diiringi dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa lainnya.

Pemerintah boleh saja berdalih macam-macam atas kebijakan tersebut, sebenarnya yang menjadi pangkal dari kenaikan tarif dasar listrik adalah neoliberalisme. Sebuah doktrin yang menempatkan pemerintah bukan sebagai pihak yang melayani kepentingan rakyat secara murah dan gratis. Tetapi pemerintah justru bertugas sebagai penyedia jasa yang harus dibayar oleh rakyat sesuai harga pasar.

Karenanya, yang terjadi sekarang ini adalah kesejahteraan masyarakat semakin memprihatinkan dan pelayanan publik kian jauh dari harapan. Di sisi lain, kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian pemimpin sampai tindak pidana korupsi terus terajadi di segala level dan strata kepemimpinan, mulai pusat kekuasaan hingga pemerintahan gampong. Sementara rakyat semakin terjerembab dalam ketidakberdayaannya.

Untuk itu, agar terjadi perubahan dalam kepemimpinan Aceh di masa mendatang, kita perlu mengingatkan Irwandi agar selalu konsekuen dengan pernyataannya. Bila memang bertekat memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, maka dalam memimpin Aceh ke depan ia harus bercermin pada kepemimpinan Islam. Sebagai khalifah yang menjadi pelayan rakyat, tugas utamanya harus terfokus dalam dua hal, yaitu hirosatuddin dan siyasatuddunya (melindungi agama mereka dan mengatur urusan dunia). [Al-Ahkam as-Sulthoniyah, juz I, hlm 3]

Di bidang hirosatuddin, Pemerintahan Irwandi harus menjamin setiap warga Aceh agar memahami ajaran agamanya masing-masing, mampu mengamalkannya dengan baik, dan melindungi agamanya dari berbagai bentuk kesesatan. Sedangkan untuk urusan dunia atau siyasatuddunya, Pemerintahan Irwandi harus menjamin pelayanan terbaik terhadap seluruh masyarakat Aceh agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Bila konsekuensi penguasa sebagai pelayan rakyat benar-benar diterapkan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan oleh rezim Irwandi-Nova, maka Aceh bukan mustahil segera menjadi negeri yang kita cita-citakan bersama. Negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Insya Allah![]




get freebies picture

Reply